Pacunews.Com, - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melancarkan operasi besar-besaran yang mengguncang jagat korupsi di Tanah Air, mengungkap jaringan kejahatan yang diduga melibatkan kasus-kasus mega korupsi di tubuh PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel. Dalam serangkaian penggeledahan serentak di dua lokasi strategis—sebuah rumah mewah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, dan sebuah kafe serta penukaran uang di Cipete, Jakarta Selatan—tim gabungan dari Koordinasi dan Supervisi (Kortas) Tipidkor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil menyita barang bukti fantastis. Penemuan ini mencakup 74 kilogram emas batangan, puluhan miliar rupiah dalam bentuk uang tunai dan mata uang asing, serta berbagai dokumen krusial yang diharapkan dapat menguak tabir di balik praktik-praktik korupsi dan pencucian uang berskala masif. Operasi yang berlangsung hingga dini hari pada Kamis (9/7/2026) ini menegaskan komitmen kuat aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi yang telah menjadi atensi langsung Presiden Prabowo Subianto.
Rumah Mewah di Sentul, Bogor, yang menjadi salah satu target penggeledahan, menjadi saksi bisu upaya keras aparat dalam mengungkap kejahatan tersembunyi. Di balik dinding rumah yang dirancang sedemikian rupa, petugas menemukan sebuah brankas berukuran besar yang menyimpan harta karun luar biasa: 74 kilogram emas batangan dan tumpukan uang asing dalam jumlah signifikan. Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, yang memimpin langsung operasi di lapangan, menjelaskan bahwa selain aset berharga tersebut, tim juga menyita berbagai dokumen penting, perangkat komunikasi seluler, serta beberapa foto keluarga yang diduga kuat adalah milik pemilik rumah dan barang-barang di dalam brankas. "Kemudian kita juga telah melakukan penciptaan beberapa dokumen-dokumen, termasuk handphone. Kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas," ujar Irjen Totok di Sentul, Bogor, Kamis (9/7/2026) dini hari. Penemuan foto keluarga ini, menurut sumber internal penyelidikan, merupakan petunjuk vital yang dapat membantu mengidentifikasi dalang di balik kepemilikan aset ilegal tersebut, sekaligus menjadi titik awal untuk menelusuri jaringan dan aset-aset lainnya yang mungkin disembunyikan. Hingga pukul 02.40 WIB, proses penggeledahan di Sentul masih berlangsung, dengan sejumlah petugas bersenjata lengkap berjaga ketat di luar rumah, mengamankan area dari kemungkinan intervensi atau upaya penghalangan.
Tak hanya di Bogor, tim gabungan juga secara simultan menggeledah beberapa lokasi di Jakarta Selatan, salah satunya adalah de'Clan Signature yang berlokasi di kawasan Cipete, serta sebuah penukaran uang (money changer) yang diduga terkait. Di lokasi ini, aparat berhasil menyita uang tunai senilai total sekitar Rp 60 miliar. Uang tersebut ditemukan dalam brankas besar dan terdiri dari berbagai mata uang asing serta rupiah. Rinciannya adalah SGD 3.130.000 dalam bentuk pecahan 100 SGD, USD 889.965, dan uang tunai rupiah sebesar Rp 259.159.000. Setelah dikonversi ke dalam rupiah, total nilai uang yang disita mencapai angka fantastis sekitar Rp 60 miliar. Irjen Totok Suharyanto menjelaskan bahwa penggeledahan di de'Clan juga berhasil mengamankan sejumlah dokumen dan perangkat elektronik, termasuk handphone, yang diyakini menyimpan informasi penting terkait aliran dana dan transaksi mencurigakan. Keberadaan uang dalam jumlah sangat besar dan dalam berbagai mata uang asing ini mengindikasikan kuat adanya praktik pencucian uang yang kompleks, dirancang untuk mengaburkan jejak asal-usul dana haram tersebut.
Irjen Totok Suharyanto lebih lanjut mengungkapkan bahwa pengusutan kasus-kasus mega korupsi ini dilakukan melalui skema joint investigation atau penyelidikan bersama dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kolaborasi ini menunjukkan skala dan kompleksitas kasus yang memerlukan sumber daya dan keahlian lintas lembaga. Ada tiga perkara utama yang menjadi fokus penyelidikan, yang masing-masing memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan kepercayaan publik:
1. Perkara Korupsi dan Pencucian Uang pada Proses Penanganan Hukum Terhadap Perkara PLN BB (Batu Bara): Kasus ini diduga terkait dengan pengadaan batu bara yang memicu insiden "blackout" atau pemadaman listrik massal di Sumatera beberapa waktu lalu. Dugaan korupsi dalam pengadaan batu bara ini bisa meliputi berbagai modus, mulai dari mark-up harga, pengurangan spesifikasi kualitas batu bara, hingga praktik suap dalam tender. Dampak dari kasus ini sangat merugikan negara dan masyarakat, tidak hanya dari segi finansial akibat kerugian PLN, tetapi juga dari segi pelayanan publik dan stabilitas energi nasional. Blackout yang terjadi akibat permasalahan pengadaan batu bara mencerminkan kelalaian serius dan potensi penyalahgunaan wewenang yang mengancam ketahanan energi Indonesia. Investigasi akan mendalami siapa saja pihak yang terlibat, baik dari internal PLN maupun dari pihak penyedia batu bara, serta bagaimana mekanisme suap dan gratifikasi dilakukan untuk memuluskan transaksi yang merugikan.
2. Perkara ASABRI Tahun 2020 Sampai 2025: Kasus ini merupakan kelanjutan atau pengembangan dari skandal mega korupsi ASABRI yang sebelumnya telah terungkap dan menyebabkan kerugian triliunan rupiah. Dengan rentang waktu penyelidikan yang mencakup tahun 2020 hingga 2025, hal ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di ASABRI mungkin tidak berhenti setelah skandal pertama terkuak, atau adanya upaya baru untuk menyalahgunakan dana pensiun prajurit TNI dan anggota Polri. Modus operandi dalam kasus ASABRI sebelumnya melibatkan manipulasi investasi, penempatan dana pada saham-saham gorengan, serta rekayasa laporan keuangan. Penyelidikan saat ini akan fokus pada periode baru ini, mencari tahu apakah ada pola serupa atau modus baru yang digunakan untuk meraup keuntungan pribadi dari dana yang seharusnya menjadi jaminan masa depan bagi ribuan prajurit dan keluarga mereka. Kerugian yang ditimbulkan dari kasus ASABRI selalu berdampak langsung pada kesejahteraan anggota TNI dan Polri yang telah mengabdikan diri kepada negara.
3. Perkara Dugaan Korupsi dalam Proses Penyelesaian Utang PT CBS kepada PT KNI Tahun 2020-2025: Kasus ketiga ini melibatkan PT KNI, yang merupakan anak perusahaan dari BUMN strategis Krakatau Steel. Dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI mengindikasikan adanya praktik-praktik penyalahgunaan wewenang, kolusi, atau suap dalam transaksi bisnis yang seharusnya transparan dan menguntungkan perusahaan negara. Krakatau Steel, sebagai tulang punggung industri baja nasional, memegang peran vital dalam pembangunan infrastruktur dan perekonomian Indonesia. Korupsi dalam proses penyelesaian utang bisa berarti adanya manipulasi nilai utang, pemberian keringanan yang tidak wajar sebagai imbalan suap, atau pengalihan aset yang merugikan BUMN. Penyelidikan akan fokus pada bagaimana proses penyelesaian utang ini dilakukan, siapa saja yang diuntungkan, dan berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan. Ini menjadi sinyal kuat bahwa upaya pembersihan BUMN dari praktik korupsi terus dilakukan secara intensif.
Yang membuat operasi ini semakin krusial adalah penegasan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, bahwa pengusutan kasus dugaan korupsi di PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel ini merupakan atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto. "Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan di dalam mencari, mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan," kata Budi Hermanto seusai penggeledahan di Cafe de'Clan, Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026). Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, terutama yang melibatkan entitas vital negara dan merugikan hajat hidup orang banyak. Atensi Presiden memberikan mandat kuat kepada aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu dalam mengungkap kejahatan korupsi, tanpa pandang bulu.
Kombes Budi Hermanto juga menjelaskan bahwa serangkaian penggeledahan yang dilakukan secara serentak di beberapa lokasi merupakan bagian integral dari proses penyidikan yang menyeluruh. Kasus korupsi yang diusut meliputi spektrum kejahatan yang luas, termasuk suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Ini menunjukkan bahwa para pelaku tidak hanya mengambil keuntungan secara ilegal, tetapi juga berupaya keras untuk menyamarkan hasil kejahatan mereka melalui berbagai skema pencucian uang yang kompleks. "Dari Kortas Tipikor bersama Polda Metro Jaya dalam melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi meliputi suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Ada beberapa lokasi saat ini secara serempak dilaksanakan rangkaian penggeledahan, termasuk di lokasi sekarang di Cafe de'Clan dan Coin Money Changer. Ini kaitan tentang dugaan korupsi blackout batu bara PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel," ujarnya.
Penyitaan emas batangan dalam jumlah puluhan kilogram dan uang tunai serta mata uang asing senilai puluhan miliar rupiah ini merupakan langkah awal yang signifikan dalam proses pemulihan aset negara yang telah dicuri. Keberhasilan penyitaan ini tidak hanya mengirimkan pesan kuat kepada para koruptor bahwa tidak ada tempat aman untuk menyembunyikan hasil kejahatan, tetapi juga menjadi modal penting bagi penyidik untuk terus menelusuri aliran dana dan mengungkap jaringan yang lebih besar.
Langkah selanjutnya dalam penyelidikan ini akan mencakup analisis forensik terhadap semua dokumen dan perangkat elektronik yang disita, melacak jejak transaksi keuangan, serta melakukan pemeriksaan mendalam terhadap individu-individu yang diduga terlibat. Proses ini diharapkan dapat mengungkap siapa saja aktor-aktor kunci, bagaimana modus operandi mereka, dan seberapa besar kerugian negara yang sesungguhnya ditimbulkan dari ketiga kasus mega korupsi ini. Penyelidikan bersama antara Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya diharapkan dapat mempercepat proses hukum dan membawa para pelaku ke pengadilan, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan aset negara dapat dikembalikan. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap operasi ini, sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.