Pacunews.Com – Krisis energi global semakin dalam setelah Iran menerapkan blokade di Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang menjadi nadi pasokan minyak dunia. Tindakan ini merupakan respons langsung terhadap eskalasi perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel, yang telah memicu ketegangan regional dan kekhawatiran global. Selat Hormuz, yang mengendalikan sekitar sepertiga dari seluruh minyak yang diperdagangkan melalui laut, telah menjadi titik fokus konflik ini, menyebabkan harga minyak melambung dan mengancam stabilitas ekonomi di berbagai belahan dunia. Dalam perkembangan terbaru yang mengejutkan, Iran, yang semula menyatakan hanya akan membuka selat tersebut bagi negara-negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan AS dan Israel, kini menunjukkan secercah harapan bagi dua raksasa ekonomi Asia: Jepang dan Korea Selatan (Korsel).
Kedua negara ini, yang dikenal sebagai sekutu dekat AS, kini menghadapi dilema diplomatik dan ekonomi yang pelik. Meskipun tidak memutus hubungan diplomatik dengan Washington, mereka tampaknya akan menerima kelonggaran dari Teheran. Pertanyaan besar yang muncul adalah: mengapa Iran, di tengah konflik sengit, bersedia memberikan pengecualian ini? Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menjelaskan posisi negaranya dalam sebuah wawancara dengan Kyodo News Jepang pada Minggu (22/3/2026). "Kami belum menutup selat tersebut. Menurut kami, selat tersebut terbuka. Selat itu hanya ditutup untuk kapal-kapal milik musuh kami, negara-negara yang menyerang kami. Untuk negara lain, kapal dapat melewati selat tersebut," tegas Araghchi, mengindikasikan bahwa Iran membedakan antara negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik dan mereka yang tidak, meskipun memiliki aliansi dengan pihak musuh. Pernyataan ini menunjukkan adanya nuansa strategis dalam kebijakan Iran, mungkin untuk menghindari isolasi internasional yang lebih luas atau untuk menciptakan celah dalam koalisi anti-Iran.
Pentingnya Selat Hormuz bagi ekonomi global tidak bisa diremehkan. Sebagai satu-satunya jalur laut menuju dan dari sebagian besar produsen minyak Teluk Persia, setiap gangguan di selat ini secara langsung memengaruhi pasokan energi global. Sejak 28 Februari lalu, ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran, lalu lintas maritim di Selat Hormuz praktis terhenti, menciptakan "de facto" penutupan yang berdampak besar pada pasar energi. Jepang, khususnya, sangat rentan terhadap gangguan ini, mengingat lebih dari 90 persen minyak mentahnya diimpor dari Timur Tengah, dan sebagian besar melintasi selat tersebut. Penutupan ini tidak hanya memicu kenaikan harga minyak, tetapi juga mengancam rantai pasokan industri Jepang yang sangat bergantung pada energi, mulai dari manufaktur otomotif hingga teknologi tinggi. Ketidakpastian pasokan energi dapat melumpuhkan ekonomi yang sangat berorientasi ekspor ini, menjadikannya prioritas utama bagi Tokyo untuk mencari solusi diplomatik.
Menyadari urgensi situasi, Araghchi mengungkapkan bahwa Iran sedang berdiskusi intensif dengan Jepang untuk menemukan cara agar kapal-kapal mereka dapat melintas dengan aman. "Kami sedang berbicara dengan mereka untuk menemukan cara agar dapat melewati selat dengan aman. Kami siap menyediakan jalur aman bagi mereka," ujar dia. Pernyataan ini muncul menyusul panggilan telepon antara Araghchi dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, pada hari Selasa sebelumnya. Dalam pembicaraan tersebut, Tokyo secara eksplisit menyatakan keprihatinan mendalam tentang banyaknya kapal Jepang yang kini terdampar di Teluk, menunggu kejelasan nasib mereka. "Yang perlu mereka lakukan hanyalah menghubungi kami untuk membahas bagaimana rute ini nantinya," tambah Araghchi, mengisyaratkan bahwa bola ada di tangan Jepang untuk memulai negosiasi lebih lanjut mengenai mekanisme spesifik jalur aman tersebut. Ini bisa berarti penetapan koridor khusus, jadwal pelayaran yang disetujui, atau bahkan pendampingan oleh angkatan laut Iran, meskipun detailnya masih harus dibahas.
Senada dengan Jepang, Korea Selatan juga tidak tinggal diam. Pejabat Kementerian Luar Negeri Korsel, yang dikutip oleh Yonhap, menyatakan bahwa negaranya sedang mengadakan pembicaraan intensif dengan berbagai negara, termasuk Iran, untuk memastikan normalisasi jalur pelayaran Selat Hormuz dengan cepat. "Kami secara aktif berkomunikasi dengan negara-negara terkait, termasuk Iran," kata pejabat tersebut, menggarisbawahi upaya diplomatik Seoul yang serupa dengan Tokyo. Ekonomi Korsel, seperti Jepang, sangat bergantung pada impor energi dan stabilitas rantai pasokan maritim untuk mendukung industri manufaktur dan teknologinya yang masif. Kelonggaran dari Iran, jika tercapai, akan menjadi penyelamat bagi kedua negara ini, memungkinkan mereka untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar di tengah gejolak regional yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pergeseran sikap Iran ini menandai perubahan signifikan dari peringatan awal Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Pada awal perang, IRGC secara tegas memperingatkan bahwa pasukannya akan membakar kapal apa pun yang mencoba melintasi jalur air tersebut, sebuah ancaman yang secara efektif menghentikan lalu lintas maritim. Namun, selama sepekan terakhir, Teheran telah melunak, sebuah indikasi bahwa tekanan internasional dan pertimbangan strategis mungkin telah memengaruhi keputusannya. Mengapa Iran memilih untuk melunak? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, Iran mungkin ingin menghindari pengucilan total dan dampak ekonomi global yang lebih parah, yang pada akhirnya dapat merugikan dirinya sendiri. Kedua, dengan memberikan kelonggaran kepada sekutu AS seperti Jepang dan Korsel, Iran mungkin berusaha untuk menciptakan keretakan dalam aliansi AS atau setidaknya menunjukkan dirinya sebagai aktor yang rasional di mata komunitas internasional, meskipun sedang dalam konflik. Ketiga, ini bisa menjadi upaya untuk mengurangi tekanan diplomatik dari negara-negara non-blok yang juga terkena dampak krisis energi.
Seiring perang melawan Iran memasuki pekan ketiga, sejumlah negara, termasuk sekutu dekat AS, telah mulai melobi Teheran untuk membuka kembali selat atau mengizinkan kapal-kapal mereka untuk melintas dengan aman. Ini menunjukkan bahwa krisis energi telah melampaui batas-batas konflik langsung dan menjadi isu global yang mendesak. Jepang, bersama dengan kekuatan Eropa seperti Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Inggris, awal pekan ini mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi pada upaya yang tepat guna memastikan pelayaran yang aman melalui Selat Hormuz. Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan kolektif dan keinginan untuk menemukan solusi diplomatik, meskipun mereka adalah sekutu dari pihak yang berkonflik dengan Iran.
Selain negara-negara Barat, sejumlah negara lain juga telah terlibat dalam pembicaraan langsung dengan Teheran untuk membahas masalah ini. Menurut Lloyd's, layanan informasi pelayaran dan maritim terkemuka, Irak, Malaysia, Tiongkok, India, dan Pakistan dilaporkan telah mengadakan diskusi dengan Iran. Keterlibatan negara-negara ini menyoroti jangkauan global dari krisis Selat Hormuz dan kepentingan beragam yang dipertaruhkan. Tiongkok dan India, sebagai konsumen energi terbesar di dunia, memiliki kepentingan vital dalam menjaga aliran minyak yang stabil. Irak, sebagai tetangga Iran dan produsen minyak utama, memiliki kepentingan dalam stabilitas regional. Sementara itu, Malaysia dan Pakistan, sebagai negara-negara Muslim, mungkin juga berperan sebagai mediator atau fasilitator dialog.
Kelonggaran yang diberikan Iran kepada Jepang dan Korea Selatan, meskipun terbatas, menawarkan secercah harapan dalam situasi yang semakin genting. Ini menunjukkan bahwa bahkan di tengah konflik, jalur diplomasi masih terbuka dan kepentingan ekonomi dapat menjadi katalisator bagi negosiasi. Namun, keberhasilan jangka panjang dari "jalur aman" ini akan sangat bergantung pada rincian kesepakatan yang akan dicapai, kepatuhan semua pihak, dan dinamika yang terus berubah dari perang yang sedang berlangsung. Dunia akan terus mengawasi dengan seksama, berharap bahwa solusi diplomatik ini dapat meredakan krisis energi global dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut di salah satu jalur maritim paling krusial di dunia.