Pacunews.Com, Jakarta – Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto kerap melontarkan kalimat yang mencerminkan filosofi kepemimpinannya: "Kalau Anda jujur kepada saya, saya juga boleh dong jujur dan apa adanya." Ungkapan ini, yang kembali digaungkan dalam wawancara dan diskusi meja bundar dengan sejumlah tokoh di Hambalang beberapa hari lalu, bukan sekadar retorika, melainkan sebuah deklarasi prinsip yang mendasari seluruh pendekatannya dalam berinteraksi dengan publik dan menjalankan roda pemerintahan. Kalimat tersebut menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang egaliter, secara aktif mengangkat derajat demokrasi dan Hak Asasi Manusia ke tingkat yang lebih substansial, jauh dari formalitas belaka.
Prabowo, melalui gaya komunikasinya yang lugas namun penuh empati, memanifestasikan esensi kepemimpinan egaliter. Ia secara konsisten menempatkan dirinya setara dengan siapa pun lawan bicaranya, menghapus sekat-sekat formalitas yang kerap memisahkan pemimpin dan rakyatnya. Prinsip 'Kalau Anda jujur kepada saya, saya juga boleh dong jujur dan apa adanya' bukan sekadar retorika, melainkan sebuah deklarasi filosofis yang mendasari pendekatannya dalam berinteraksi. Ini adalah undangan untuk dialog yang setara, di mana kejujuran menjadi mata uang utama, membangun jembatan kepercayaan alih-alih tembok otoritas.
Lebih dari itu, Presiden Prabowo menunjukkan kematangan seorang negarawan dalam berkomunikasi. Bahasanya humanis, merangkul semua kalangan tanpa memandang status. Ia egaliter, menghargai setiap individu dan pandangan. Demokratis dalam menerima perbedaan, transparan dalam menjelaskan kebijakan, dan akuntabel dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan. Pendekatannya juga ilmiah, berbasis data dan fakta, bukan emosi atau spekulasi. Yang tak kalah penting, bahasanya terkontrol, mencerminkan kebijaksanaan seorang pemimpin yang sadar akan dampak setiap ucapannya. Ini adalah spektrum komunikasi yang jarang terlihat secara komprehensif pada pemimpin-pemimpin sebelumnya, menandai era baru dalam hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin.
Dalam banyak kesempatan, ketika saya menyaksikan seseorang mengajukan pertanyaan kepada pemimpin bangsa, seringkali mereka mengklaim berbicara atas nama "rakyat." Namun, muncul pertanyaan krusial: rakyat yang mana yang mereka wakili? Ironisnya, tak jarang yang bertanya adalah anak seorang mantan menteri, atau individu-individu yang hidup dalam lingkaran elit Indonesia yang nyaman, yang mungkin belum pernah merasakan pahitnya hidup menderita bersama rakyat. Mereka mungkin belum pernah turun langsung ke lapangan untuk memahami situasi riil, termasuk belum pernah menyaksikan atau merasakan hasil nyata dari alokasi anggaran negara yang mencapai hampir Rp 1.300 triliun untuk berbagai program kerakyatan yang bertujuan mengangkat harkat hidup masyarakat. Klaim "mewakili rakyat" seringkali menjadi selubung bagi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang sayangnya jauh dari realitas kehidupan mayoritas warga negara.
Secara jujur dan berdasarkan data, hari ini rakyat Indonesia telah mulai merasakan dampak positif dari kebijakan pemerintah, yang menunjukkan bahwa "takhta untuk rakyat dan harta untuk rakyat" bukanlah sekadar slogan. Terbukti, dalam 15 tahun terakhir, Indeks Gini Ratio Indonesia berhasil mencapai angka 0,363, sebuah pencapaian terbaik sepanjang periode tersebut. Angka ini adalah indikator penting yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu negara. Semakin rendah angkanya (mendekati 0), semakin merata distribusi pendapatan. Pencapaian 0,363 menandakan bahwa sedang terjadi pemerataan daya beli masyarakat yang signifikan, sebuah bukti konkret bahwa kebijakan pemerintah mulai menyentuh lapisan-lapisan masyarakat secara lebih adil. Oleh karena itu, penting untuk tidak terjebak dalam sentimen pribadi atau asumsi sepihak, lalu mengklaim mewakili "perasaan publik." Publik yang mana yang dimaksud? Bukankah Presiden Prabowo Subianto dipilih secara sah oleh 96.214.691 pemilih yang tersebar di seluruh pelosok negeri, sebuah representasi yang tak terbantahkan dari kehendak rakyat?
Legitimasi pemerintahan ini semakin diperkuat dengan komposisi kabinetnya. Lebih dari 50% menteri dan wakil menteri dalam kabinet saat ini adalah tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, individu-individu yang telah berjuang bertahun-tahun, secara konsisten bersama rakyat, memahami aspirasi dan penderitaan mereka dari dekat. Penasihat pemerintah, termasuk Kementerian HAM RI, diisi oleh tokoh-tokoh penggawa dan prominent Republik Indonesia yang memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi. Demikian pula, para tenaga ahli di pemerintahan saat ini adalah tokoh-tokoh pergerakan yang berdedikasi. Mereka semua memiliki akar yang kuat di tengah masyarakat dan pemahaman mendalam tentang problematika bangsa.
Di sisi lain, saya amati bahwa mereka yang kerap melontarkan kritik pedas atau "nyinyir" terhadap pemerintah seringkali adalah individu-individu yang baru belajar menjadi aktivis, atau mereka yang baru saja pensiun dari posisi eselon 1 di pemerintahan Orde Baru dan reformasi, atau kelompok yang berada di pihak kalah dalam kontestasi pemilu. Kritikan mereka, meskipun dibungkus dengan narasi "demi rakyat," seringkali tidak didasari oleh pemahaman mendalam tentang kompleksitas pemerintahan atau pengalaman riil di lapangan.
Saya juga mengamati bahwa pertanyaan yang disampaikan kepada Presiden, yang seharusnya berfokus pada visi dan misi besar negara, arah kebijakan strategis, atau tantangan geopolitik, justru kerap berputar pada kerja-kerja teknis yang seharusnya menjadi domain menteri dan wakil menteri terkait. Pertanyaan semacam ini, yang seharusnya ditujukan kepada pelaksana teknis di kementerian, menunjukkan kurangnya pemahaman tentang hierarki dan pembagian tugas dalam pemerintahan. Namun, inilah jiwa besar seorang Presiden Prabowo yang sangat sabar meladeni semua pertanyaan tersebut, menunjukkan kematangan dan kesediaan untuk berdialog dengan siapa saja, bahkan dengan mereka yang mungkin belum memahami struktur pemerintahan dengan baik.
Dari sudut pandang saya sebagai Menteri HAM RI, keberpihakan kami terhadap isu-isu publik sangatlah jelas dan terbukti dalam berbagai tindakan nyata. Misalnya, saat terjadi insiden penembakan liar oleh oknum aparat pada tahun 2024, Kementerian HAM segera mengambil sikap tegas. Kami juga mengecam keras kasus teror kepala babi yang menimpa media Tempo, menunjukkan komitmen terhadap kebebasan pers dan perlindungan dari intimidasi. Demikian pula, kecaman terhadap vonis rendah dalam kasus mega korupsi PT Timah menjadi bukti konkret keberpihakan kami pada keadilan dan pemberantasan korupsi.
Komitmen kami juga terlihat dalam perlindungan aktivis dan mahasiswa saat demonstrasi serta kerusuhan Agustus 2025, di mana kami memastikan hak-hak mereka tidak dilanggar. Kementerian HAM juga secara proaktif meminta pembebasan aktivis Del Pedro dkk, menunjukkan dukungan terhadap kebebasan berekspresi. Lebih lanjut, sikap tegas dan langkah nyata Kementerian HAM dalam menyikapi penyiraman air keras kepada aktivis KontraS, Andrie Yunus, adalah manifestasi konkret dari kehadiran negara dalam melindungi warganya. Saya tegaskan bahwa Menteri HAM adalah pejabat pemerintah (eksekutif) yang pertama hadir dan menyatakan sikap membela korban dan rakyat dalam berbagai insiden tersebut.
Bahkan, saya boleh sampaikan bahwa belum pernah ada dalam sejarah Reformasi seorang menteri (pembantu Presiden) yang menyatakan secara lantang sikapnya dalam sebuah peristiwa demi keadilan dan pelindungan terhadap warga negara seperti yang telah kami lakukan. Keberanian ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk berdiri di sisi rakyat, bahkan jika itu berarti harus bersuara kritis terhadap elemen-elemen tertentu dalam sistem. Ini bukan sekadar menjalankan tugas, melainkan sebuah panggilan moral untuk memastikan hak asasi manusia ditegakkan tanpa pandang bulu.
Kembali ke forum Meja Bundar Hambalang, publik setidaknya kini makin paham seluruh pikiran dan perasaan seorang Presiden Prabowo Subianto. Saya, yang menyelami dari dekat pikiran dan perasaannya, dapat meyakinkan bahwa sosok Prabowo adalah pribadi yang menyayangi rakyat, bangsa, dan negara dari lubuk hatinya yang paling dalam. Jawaban-jawaban Presiden terhadap berbagai pertanyaan, baik yang substansial maupun teknis, menunjukkan bahwa Prabowo adalah pemimpin egaliter dalam sejarah Republik Indonesia.
Sikap ini berbanding terbalik dengan corak kepemimpinan Indonesia hampir 80 tahun merdeka yang kerap menempatkan pemimpin sebagai titisan dewa atau "ratu adil," di mana tutur kata mereka dianggap sebagai 'Divine Rights of The King'—hak ilahi seorang raja yang tak terbantahkan. Hari ini, Prabowo menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang egaliter, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai humanisme. Seluruh rakyat Indonesia kini menerima dan melihat betapa tulusnya beliau untuk rakyatnya, sebuah perubahan paradigma yang menyegarkan dan menguatkan fondasi demokrasi.
Oleh karena itu, sudahlah! Stop tindakan anarkis, stop provokatif, stop adu domba, stop konspiratif, dan stop memecah-belah bangsa. Indonesia adalah negara demokrasi prominen di dunia, sebuah model yang diakui banyak negara. Siapa saja boleh mengkritik untuk memperbaiki program-program kerja pemerintah, karena kritik konstruktif adalah bagian integral dari demokrasi. Namun, jangan sekali-kali memiliki niat jahat, termasuk misalnya untuk mengganti pemerintahan sebelum masa jabatan resmi berakhir pada tahun 2029. Upaya semacam itu tidak hanya inkonstitusional tetapi juga merusak tatanan demokrasi yang telah susah payah kita bangun.
Saya sampaikan sedikit di sini sebagai catatan historis. Pada tahun 1999, saat reformasi, saya sendiri adalah seorang aktivis yang terlibat langsung dalam berbagai organisasi seperti SMID, PRD, LMND, PMKRI, Senat Mahasiswa, dan juga Ketua Mahasiswa Papua Internasional. Untuk sampai pada puncak reformasi 1999, kami sudah bekerja keras selama 5 tahun sebelumnya. Dimulai dari tahun 1994, gerakan kembali muncul pada 1996, puncaknya di 1997, gerakan masif 1998, di mana saya sendiri yang membakar Gejayan 98 yang sekarang terkenal dengan jargon "Gejayan Memanggil," hingga reformasi baru bisa kami tuntaskan di tahun 1999. Tidak ada perubahan rezim yang terjadi seperti kilat dan guntur; semuanya butuh proses panjang, kerja keras, dan konsistensi.
Lagipula, kondisi saat ini sangat berbeda. TNI dan Polri sangat kompak dalam melaksanakan tugas negara, menjaga stabilitas dan keamanan. Dunia internasional juga melihat Indonesia sebagai negara yang sedang memberi kontribusi aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Dunia melihat Presiden Prabowo sebagai figur penting dan prominen dari negara netral, dan beliau sangat dibutuhkan oleh para pemimpin dunia untuk menengahi berbagai konflik global. Saya saksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Sekjen PBB, Antonio Guterres, secara langsung meminta Presiden Prabowo untuk ikut andil menciptakan perdamaian dunia, termasuk menjaga perdamaian kawasan.
Dari sini, saya simpulkan bahwa circumstance-nya tidak memungkinkan sebuah perubahan rezim dalam waktu dekat, dan upaya semacam itu tidak akan mencapai target jangka pendek seperti yang seringkali diutarakan oleh beberapa pihak. Baiknya, di momentum Idulfitri yang baru kita rayakan, mari kita bersatu, bahu-membahu membangun bangsa dan negara. Nanti ada waktunya kita "bertarung" secara sehat dan berkompetisi secara fairness di tahun 2029. Semua putra-putri bangsa punya kesempatan yang sama untuk maju bersaing di tahun 2029. Merdeka Indonesia! Mari kita raih damai, adil, dan makmur melalui hari yang fitri ini.
(prf/ega)
