Pacunews.Com, - Pemerintah Provinsi Banten mengambil langkah progresif dan berani dengan mengambil alih perbaikan jalan yang telah rusak parah selama puluhan tahun di Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Keputusan ini datang sebagai respons langsung terhadap penderitaan panjang masyarakat yang terhambat oleh infrastruktur jalan yang tidak layak, yang secara fundamental menghambat mobilitas, pertumbuhan ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar. Proyek revitalisasi jalan ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan sebuah manifestasi komitmen kuat Pemprov Banten untuk mempercepat pemerataan infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh.
Ruas Jalan Desa Majau-Mekarwangi di Saketi, yang merupakan titik fokus perbaikan awal ini, telah lama menjadi simbol kelalaian infrastruktur. Jalan sepanjang 1,3 kilometer dengan lebar 4 meter ini, yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian dan sosial bagi warga setempat, justru berubah menjadi labirin kubangan lumpur, batuan terjal, dan retakan aspal yang membahayakan. Meskipun secara kewenangan berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pandeglang, kondisi yang tak kunjung membaik selama beberapa dekade mendorong Gubernur Banten, Andra Soni, untuk turun tangan langsung. Inisiatif ini menandai titik balik penting dalam pendekatan pembangunan infrastruktur di Banten, di mana pemerintah provinsi siap mengambil alih tanggung jawab yang terbengkalai demi kepentingan rakyat.
Pada Senin, 20 April 2026, Gubernur Andra Soni secara langsung meninjau hasil perbaikan jalan yang telah rampung, sebuah momen yang disambut dengan antusiasme dan rasa syukur yang mendalam oleh warga. Ia menegaskan bahwa perbaikan ini merupakan bagian integral dari program unggulan pemerintahannya, "Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra)". Program ini dirancang khusus untuk mempercepat pemerataan infrastruktur di wilayah pedesaan yang kerap terpinggirkan, memastikan bahwa tidak ada lagi desa di Banten yang terisolasi atau tertinggal akibat kondisi jalan yang buruk. Filosofi di balik "Bang Andra" adalah untuk menembus batas-batas kewenangan administratif demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan rakyat.
Dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa, 21 April 2026, Gubernur Andra Soni menjelaskan motivasi di balik langkah berani ini. "Jalan desa memang bukan kewenangan gubernur secara langsung, tapi kami ambil alih karena kami ingin bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat. Sudah terlalu lama masyarakat desa menghadapi kondisi jalan yang tidak layak dan memprihatinkan. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral dan komitmen kami untuk memastikan setiap warga Banten memiliki akses infrastruktur yang memadai," tegasnya. Pernyataan ini mencerminkan tekad pemerintah provinsi untuk tidak hanya berpegang pada regulasi formal, tetapi juga mengedepankan prinsip pelayanan publik yang proaktif dan responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.
Pembangunan tahap pertama jalan Majau-Mekarwangi ini menelan anggaran sebesar Rp 3,84 miliar, yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2025. Investasi ini bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan dari prioritas yang tinggi terhadap pembangunan infrastruktur dasar. Dengan panjang 1,3 kilometer dan lebar 4 meter, jalan ini dibangun dengan konstruksi yang kokoh dan tahan lama, diharapkan mampu melayani mobilitas warga untuk puluhan tahun ke depan tanpa kembali rusak parah. Pemilihan material dan metode konstruksi yang tepat menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan manfaat proyek ini.
Gubernur Andra Soni menekankan bahwa pembangunan jalan ini tidak akan berhenti di satu titik saja. Visi jangka panjangnya adalah menciptakan konektivitas yang lebih luas, menyambungkan desa-desa terpencil dan membuka akses baru yang akan memperlancar arus barang, jasa, dan manusia. "Ke depan, jalan ini akan terus disambungkan ke desa-desa lain seperti Mekarwangi hingga wilayah Saketi-Bojong. Ini akan menjadi jalur alternatif yang sangat vital, tidak hanya memperlancar mobilitas warga tetapi juga secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal," jelasnya. Konektivitas jalan yang terintegrasi akan membentuk jaringan transportasi yang efisien, mengurangi waktu tempuh, dan memangkas biaya logistik, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk lokal dan menarik investasi ke wilayah tersebut.
Kholilullah, seorang sesepuh dan tokoh masyarakat Desa Majau, dengan nada haru mengisahkan penderitaan yang telah mereka alami selama berpuluh-puluh tahun. "Dulu, jalan ini lebih mirip lintasan lumpur dan batuan terjal ketimbang jalur transportasi yang layak," ujarnya. Ia menggambarkan bagaimana anak-anak sekolah harus berjuang melewati kubangan-kubangan berlumpur yang dalam, seringkali tiba di sekolah dengan seragam kotor dan basah kuyup, bahkan tidak jarang mengalami insiden terjatuh. Para petani, tulang punggung perekonomian desa, juga menghadapi dilema pelik. Biaya angkut hasil panen seperti padi, jagung, atau singkong membengkak karena sulitnya medan. Banyak tengkulak enggan masuk, atau jika masuk, mereka menawar harga jauh di bawah standar, menekan margin keuntungan petani hingga titik terendah. Kondisi ini secara langsung memiskinkan masyarakat dan menghambat perputaran ekonomi lokal.
Namun, kini, senyum merekah di wajah Kholilullah. "Sekarang alhamdulillah sudah bagus, biaya angkut jadi jauh lebih murah, dan kami bisa membawa hasil panen ke pasar dengan lebih cepat," tuturnya dengan penuh syukur. Ia menambahkan, sejak jalan tersebut rampung, akses masyarakat menuju fasilitas vital seperti puskesmas, pasar tradisional, pusat pendidikan, dan pusat aktivitas lainnya menjadi jauh lebih lancar dan aman. Waktu tempuh yang terpangkas bukan hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berdampak positif pada kesehatan dan pendidikan, misalnya dalam kasus darurat medis atau kehadiran siswa di sekolah.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Desa Majau, yang turut mengapresiasi langkah cepat dan konkret dari Pemprov Banten. Ia menegaskan bahwa pembangunan jalan ini merupakan realisasi dari harapan yang telah dipendam masyarakat selama berpuluh-puluh tahun. "Ini jalan yang sudah puluhan tahun dinantikan. Sekarang sudah sangat layak dan benar-benar membantu aktivitas warga sehari-hari," katanya. Ungkapan ini mencerminkan betapa besar dampak sebuah infrastruktur dasar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Proyek ini bukan hanya memperbaiki jalan, tetapi juga mengembalikan harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Maksimal
Komitmen Pemprov Banten terhadap pembangunan infrastruktur di Saketi tidak berhenti pada satu titik. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, menjelaskan rencana lanjutan untuk tahun 2026. Pihaknya akan melanjutkan pembangunan di ruas jalan Polsek Saketi-Pematang. "Memang kerusakan jalan di area ini sekitar 2,8 km. Tadi kita juga lihat ada beberapa segmen hotmix yang masih layak. Tahun ini (2026) kita akan bangun sepanjang 1,6 km dengan lebar empat meter menggunakan konstruksi beton, dengan anggaran Rp4,8 miliar," ungkap Arlan.
Fokus pembangunan pada ruas jalan Polsek Saketi-Pematang ini akan diprioritaskan pada segmen-segmen yang mengalami kerusakan paling parah. Strategi ini diambil untuk memastikan efektivitas anggaran dan percepatan pencapaian target. Dengan memfokuskan pada titik-titik kritis, manfaat perbaikan dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat yang paling terdampak. Penggunaan konstruksi beton juga dipilih untuk menjamin kekuatan dan ketahanan jalan, mengingat intensitas penggunaan dan kondisi geografis wilayah tersebut.
Lebih lanjut, Arlan menuturkan bahwa Pemprov Banten tidak akan berhenti di situ. Ada rencana jangka panjang untuk memastikan seluruh ruas jalan penting di Saketi dan sekitarnya terhubung dengan baik. "Jadi nanti tahun depan, tadi arahan Pak Gubernur, akan dilanjutkan sekitar satu kilometer lagi untuk menyambungkan tembus ke Majau. Sehingga, secara manfaat akan lebih optimal kalau sudah jalannya terhubung semua," ujarnya. Konektivitas penuh ini sangat krusial. Jalan yang terputus-putus atau tidak saling menyambung akan mengurangi efisiensi dan manfaat keseluruhan. Dengan menghubungkan seluruh segmen hingga Majau, diharapkan akan tercipta jaringan jalan yang kohesif dan fungsional, memaksimalkan dampak positif bagi seluruh komunitas.
Proyek perbaikan jalan di Saketi ini menjadi model implementasi kebijakan yang pro-rakyat, menunjukkan bahwa dengan political will yang kuat dan alokasi anggaran yang tepat, pemerintah dapat mengatasi masalah infrastruktur yang telah menahun. Ini juga merupakan langkah strategis dalam upaya Gubernur Andra Soni untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Banten. Dampak ekonomi yang diharapkan meliputi peningkatan nilai tanah, kemudahan akses bagi investor kecil dan menengah, serta diversifikasi mata pencarian penduduk. Sementara itu, dampak sosial mencakup peningkatan kualitas pendidikan melalui kemudahan akses sekolah, peningkatan kesehatan masyarakat karena akses puskesmas yang lebih baik, serta penguatan kohesi sosial melalui interaksi yang lebih mudah antar desa.
Langkah Pemprov Banten ini juga memberikan sinyal penting mengenai pentingnya sinergi antar tingkatan pemerintahan. Meskipun jalan desa secara hierarki berada di bawah kabupaten, intervensi provinsi menunjukkan bahwa batas-batas administratif dapat dilampaui demi kepentingan publik yang lebih besar. Ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Banten dalam mengatasi tantangan pembangunan, terutama di daerah-daerah terpencil yang seringkali luput dari perhatian. Dengan demikian, program "Bang Andra" bukan hanya sekadar proyek jalan, tetapi sebuah gerakan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan, mengubah wajah pedesaan Banten menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.
