Pacunews.Com, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melancarkan kritik tajam terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas keputusan kontroversial mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah. Keputusan ini, yang dinilai sarat ketidaktransparanan dan diskriminasi, telah menimbulkan gelombang kekecewaan luas di kalangan publik dan aktivis antikorupsi. MAKI menyoroti bahwa KPK terkesan menutupi proses peralihan status Yaqut, yang baru terungkap setelah dibocorkan oleh pihak ketiga, mengancam prinsip keterbukaan yang seharusnya menjadi landasan utama lembaga antirasuah tersebut.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, secara tegas menyatakan kekecewaannya. "Yang jadi masalah sekarang ini untuk pengalihan tahanan rumah Gus Yaqut itu menjadi sangat mengecewakan kita semua. Satu, tidak ada pengumuman," ujar Boyamin kepada wartawan pada Minggu (22/3/2026). Pernyataan ini menggarisbawahi kegagalan KPK dalam menjalankan salah satu azas utamanya, yaitu keterbukaan informasi. Publik berhak mengetahui setiap perkembangan signifikan dalam penanganan kasus korupsi, terutama yang melibatkan tokoh publik. Ketiadaan pengumuman resmi menimbulkan spekulasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas KPK.
Informasi mengenai keberadaan Yaqut yang tidak lagi di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pertama kali mencuat bukan dari KPK sendiri, melainkan dari Silvia Rinita Harefa, istri dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel). Silvia, yang mengunjungi suaminya di Rutan KPK pada momen Lebaran, Sabtu (21/3), mendapatkan informasi bahwa Yaqut sudah tidak terlihat di rutan sejak Kamis (19/3). Bocornya informasi dari sesama keluarga tahanan ini memaksa KPK untuk akhirnya angkat bicara dan membenarkan bahwa Yaqut telah dialihkan menjadi tahanan rumah. "Kalau tidak dibocorkan istrinya Noel itu tidak ketahuan. Sementara KPK dalam UU KPK azasnya keterbukaan," jelas Boyamin, menyoroti ironi bahwa lembaga yang seharusnya menjunjung tinggi keterbukaan justru gagal mempraktikkannya.
Boyamin Saiman mendesak KPK untuk segera memberikan penjelasan yang transparan dan komprehensif mengenai alasan di balik perubahan status penahanan Yaqut. Ia menilai ada kesan kuat bahwa KPK sengaja menutupi perubahan status ini, namun akhirnya gagal karena terlanjur dibocorkan. "Jadi ini soal semata-mata perlakuan dalam hal penahanan itu diumumkan pada masyarakat yaitu dalam bentuk ditampilkan ke depan dengan rompi oranye dan diborgol, tapi pada saat dialihkan mestinya diumumkan. Yang lebih menyakitkan ketika tidak diumumkan ketahuan dari orang lain, buru-buru mereka kemudian mengiyakan," tegas Boyamin. "Jadi kesan ditutupi dan menutupi ini menjadikan masyarakat kecewa," sambungnya, merangkum sentimen publik yang merasa dibohongi dan kecewa.
Aspek lain yang menjadi sorotan tajam MAKI adalah waktu pengalihan status penahanan Yaqut menjadi tahanan rumah, yang terjadi menjelang perayaan Lebaran. Boyamin menggarisbawahi bahwa momen ini secara tidak langsung memicu dugaan publik bahwa pemberian tahanan rumah tersebut bertujuan agar mantan Menteri Agama itu dapat merayakan Lebaran di luar rutan. "KPK tidak pernah melakukan penangguhan penahanan, peralihan penahanan sepanjang itu tidak sakit. Ini tiba-tiba tidak sakit ditangguhkan apalagi menjelang Lebaran. Jadi ini menjadi diskriminasi, yang lain-lain ditahan sementara Gus Yaqut dialihkan tahanan rumah seakan-akan untuk Lebaran," tutur Boyamin.
Kritik MAKI semakin menguat dengan perbandingan perlakuan KPK terhadap Yaqut Cholil Qoumas dengan kasus mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Boyamin menyebutkan bahwa saat itu, keluarga Enembe telah berulang kali memohon agar KPK tidak menahan Enembe di rutan karena alasan kesehatan yang serius, namun permohonan tersebut ditolak mentah-mentah oleh KPK. Lukas Enembe, yang menderita berbagai penyakit kronis, tetap ditahan di rutan hingga akhirnya meninggal dunia dalam tahanan. "Yang bikin geli itu alasan KPK karena ada permohonan dari keluarga dan Lukas Enembe dulu meskipun ada permohonan keluarga tapi tidak dikabulkan bahkan sampai meninggal dalam tahanan. Sakit-sakitan aja tidak dikabulkan lah ini YCQ ini orangnya sehat-sehat aja ditangguhkan," tutur Boyamin dengan nada kecewa. Kontras yang mencolok ini memperkuat dugaan adanya standar ganda atau perlakuan diskriminatif dalam penegakan hukum oleh KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa Yaqut Cholil Qoumas memang telah menjadi tahanan rumah sejak Kamis (19/3). Namun, KPK tidak memberikan alasan yang jelas dan transparan terkait perpindahan status penahanan Yaqut tersebut. Budi hanya menyatakan bahwa tahanan rumah bagi Yaqut bersifat sementara, tanpa merinci durasi atau kondisi spesifik dari penahanan rumah tersebut. Lebih lanjut, Budi Prasetyo juga menegaskan bahwa peralihan penahanan Yaqut menjadi tahanan rumah bukan karena faktor kesehatan. Ia menyebutkan bahwa tahanan rumah bagi Yaqut dilakukan setelah KPK menerima permohonan dari pihak keluarga. Namun, lagi-lagi, KPK enggan memberikan keterangan lebih lanjut terkait alasan spesifik keluarga Yaqut mengajukan permohonan tersebut atau pertimbangan apa yang membuat KPK mengabulkan permintaan tersebut di tengah absennya kondisi medis yang mendesak. "Bukan karena kondisi sakit. Jadi memang karena ada permohonan dari pihak keluarga, kemudian kami proses," jelas Budi, sebuah pernyataan yang dinilai sangat minim dan tidak memuaskan dahaga publik akan transparansi.
Ketidakjelasan alasan dan ketiadaan transparansi ini tidak hanya merusak citra KPK sebagai lembaga antikorupsi yang independen dan berintegritas, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik secara keseluruhan terhadap sistem peradilan. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) adalah pilar fundamental demokrasi dan keadilan. Ketika ada kesan bahwa individu tertentu mendapatkan perlakuan istimewa tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, maka fondasi keadilan tersebut terancam. Publik akan mempertanyakan apakah penegakan hukum berlaku sama bagi semua orang, ataukah ada faktor-faktor di luar hukum yang memengaruhi keputusan penting seperti status penahanan.
Kasus Yaqut Cholil Qoumas ini bukan sekadar insiden kecil, melainkan cerminan dari tantangan yang lebih besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. MAKI, sebagai salah satu garda terdepan pengawas antikorupsi, memiliki peran krusial dalam menyuarakan kekhawatiran masyarakat. Desakan mereka terhadap KPK untuk lebih transparan dan adil adalah cerminan dari harapan publik agar lembaga antirasuah ini tetap teguh pada prinsip-prinsip dasarnya. Tanpa transparansi dan keadilan yang tidak pandang bulu, upaya pemberantasan korupsi akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyat yang seharusnya menjadi kekuatan utamanya.
Peralihan status penahanan seorang tersangka korupsi dari rutan ke tahanan rumah, terutama ketika yang bersangkutan dinyatakan sehat, seharusnya didasari oleh alasan-alasan yang sangat kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Alasan seperti "permohonan keluarga" tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai urgensi atau dasar hukum yang mengikat, sangat rentan terhadap interpretasi negatif. Publik, yang telah menyaksikan banyak kasus korupsi dan ketegasan KPK di masa lalu, kini menuntut konsistensi dan keadilan. Jika alasan permohonan keluarga dapat menjadi dasar pengalihan penahanan bagi satu tersangka, mengapa tidak bagi yang lain, terutama mereka yang benar-benar dalam kondisi sakit parah seperti Lukas Enembe?
Kontroversi ini juga membuka kembali diskusi tentang independensi dan akuntabilitas KPK. Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah menghadapi berbagai tekanan dan tantangan yang menguji kredibilitasnya. Keputusan seperti pengalihan tahanan Yaqut tanpa penjelasan memadai dapat memperparah persepsi publik bahwa KPK mungkin tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh eksternal atau kepentingan tertentu. Untuk memulihkan dan memperkuat kepercayaan publik, KPK tidak hanya harus bertindak tegas dalam memberantas korupsi, tetapi juga harus menunjukkan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan prinsip keadilan yang setara bagi semua warga negara.
MAKI menegaskan bahwa KPK harus segera merespons kritik ini dengan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan normatif. Penjelasan detail mengenai kriteria yang dipenuhi Yaqut untuk mendapatkan tahanan rumah, perbandingan dengan kasus-kasus serupa, dan komitmen untuk menerapkan standar yang sama bagi semua tersangka adalah langkah-langkah yang harus diambil. Jika tidak, polemik ini akan terus membayangi kinerja KPK dan dapat menjadi preseden buruk bagi masa depan penegakan hukum antikorupsi di Indonesia. Harapan publik sangat besar agar KPK tetap menjadi benteng terakhir keadilan dan tidak terjebak dalam praktik-praktik yang mengikis integritasnya sendiri.
