Pacunews.Com, - Sidang kasus dugaan korupsi terkait investasi dari PT Bahana Ventura Indonesia (BVI) dan PT Mandiri Digital Investama (MDI Ventures) ke startup TaniHub memasuki babak penting. Terdakwa Nicko Widjaja (NW), mantan Direktur Utama BVI, dalam pembelaan pribadinya atau pleidoi, dengan tegas membantah telah menerima uang atau keuntungan pribadi dari investasi tersebut. Di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Rabu (3/6/2026), Nicko menyatakan dirinya bukan koruptor dan memohon keadilan.
Dalam suasana persidangan yang khidmat, Nicko Widjaja menyampaikan pembelaan emosional namun penuh argumen logis. Ia menegaskan bahwa seluruh keputusannya selama menjabat di BVI didasarkan pada profesionalisme dan bukan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, maupun pihak tertentu. "Saya berdiri di sini bukan untuk meminta belas kasihan, saya berdiri di sini untuk meminta keadilan. Yang Mulia Majelis Hakim, saya bukan koruptor, saya tidak pernah menerima kickback, aliran dana, ataupun keuntungan pribadi untuk investasi saya dari TaniHub Group atau kepada siapa pun," ujar Nicko dengan suara lantang, menyingkap keprihatinan mendalam atas dakwaan yang menimpanya.
Lebih lanjut, Nicko Widjaja menguraikan bahwa ia tidak memiliki kepentingan pribadi dalam transaksi investasi ke TaniHub. Ia menekankan bahwa seluruh interaksinya dengan pendiri, manajemen, investor, maupun pihak lain yang terkait dengan TaniHub Group murni dalam konteks profesional dan korporasi. "Saya tidak memiliki kepentingan pribadi. Saya tidak pernah mengambil keputusan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga saya, ataupun pihak tertentu," tambahnya. Ia juga mengklaim bahwa tidak ada pertemuan pribadi, kesepakatan rahasia, aliran dana tersembunyi, atau keuntungan pribadi yang diperolehnya. Untuk memperkuat klaimnya, Nicko menunjuk pada keterangan seluruh saksi dari TaniHub Group yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yang juga menyatakan tidak pernah bertemu atau berinteraksi dengannya dalam konteks kepentingan pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan kerja yang dijalinnya adalah murni berdasarkan prosedur dan etika bisnis yang berlaku.
Mantan Direktur Utama BVI ini juga menyoroti proses pengambilan keputusan investasi yang menurutnya telah melalui prosedur ketat dan bukan atas kehendak pribadinya semata. Ia mengklaim bahwa investasi ke TaniHub bukan muncul tiba-tiba dari keinginan individual, melainkan melalui persetujuan berbagai organ perusahaan yang memiliki wewenang, termasuk komite investasi, dewan komisaris, dan direktur pembina. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa TaniHub telah masuk dalam daftar calon investasi (shortlist) perusahaan sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Utama. Ini menunjukkan bahwa TaniHub sudah menjadi perhatian strategis BVI jauh sebelum keterlibatannya secara langsung dalam proses investasi.
"Dalam perkara ini saya didakwa lalai, namun fakta persidangan menunjukkan sebaliknya. Investasi kepada TaniHub tidak muncul tiba-tiba dari kehendak pribadi saya atau siapapun. Sebelum saya bertugas di BVI, TaniHub Group telah masuk dalam radar dan shortlist investasi perusahaan," katanya. Setelah ia bertugas, proses investasi tetap dilakukan sesuai dengan mekanisme Standar Operasional Prosedur (SOP) korporasi yang berlaku secara ketat. Prosedur ini mencakup serangkaian tahapan yang komprehensif, mulai dari initial screening untuk menyaring potensi investasi awal, due diligence yang mendalam untuk meninjau aspek hukum, keuangan, dan operasional, feasibility study untuk menganalisis kelayakan proyek, analisis laporan keuangan periode 2017-2019, legal compliance review untuk memastikan kepatuhan hukum, dokumentasi transaksi yang transparan, hingga pengawasan pasca-investasi untuk memantau kinerja dan perkembangan TaniHub. Seluruh tahapan ini, menurut Nicko, dilakukan dengan cermat dan melibatkan tim ahli dari berbagai divisi di BVI.
Kredibilitas TaniHub sebagai startup yang menjanjikan juga menjadi poin penting dalam pembelaan Nicko. Ia mengatakan bahwa TaniHub Group didukung oleh berbagai investor profesional lainnya, termasuk investor korporasi internasional sekelas UOB dan dana investasi negara milik Singapura, Temasek Holdings. Kehadiran investor-investor besar dan terkemuka ini menunjukkan bahwa TaniHub memiliki potensi dan prospek yang diakui secara global, bukan sekadar investasi spekulatif. Selain itu, Nicko juga menyoroti posisi BVI sebagai pemegang saham minoritas dalam TaniHub. "Yang Mulia, BVI merupakan pemegang saham minoritas dengan kepemilikan 3,4%. Dengan kepemilikan tersebut, kami bukan pengendali operasional TaniHub Group. Kami tidak mengelola arus kas, tidak menjalankan harian operasional, dan tidak mengambil keputusan manajemen di TaniHub Group," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa BVI, dengan kepemilikan saham yang relatif kecil, tidak memiliki kontrol penuh atas TaniHub, sehingga keputusan operasional harian yang mungkin berujung pada kerugian negara bukan berada di bawah kendali langsung BVI atau dirinya.
Kasus ini mencuat sebagai bagian dari upaya Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi di sektor investasi, khususnya yang melibatkan perusahaan modal ventura milik negara atau terafiliasi dengan negara. Investasi ke startup seperti TaniHub, yang bergerak di bidang agritech, memang memiliki risiko tinggi dan seringkali membutuhkan waktu untuk mencapai profitabilitas. Namun, dugaan korupsi muncul ketika ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau proses yang tidak sesuai prosedur yang mengakibatkan kerugian negara. Dalam konteks ini, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran krusial dalam menghitung potensi kerugian negara yang menjadi dasar dakwaan jaksa.
Penasihat hukum Nicko Widjaja, Ditho Sitompoel, juga memperkuat pembelaan kliennya. Ditho menyoroti dakwaan yang menyatakan bahwa ketika BVI melakukan investasi Seri A, dalam membuat deep feasibility study hanya dengan menyalin data pitch deck dari TaniHub Group. Ditho dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan bahwa data pitch deck itu tidak pernah disalin begitu saja oleh BVI. "Bahwa berdasarkan fakta tersebut secara nyata terbukti dari keterangan saksi tersebut, maka didukung dengan keterangan terdakwa ditemukan fakta bahwa tim investment telah melakukan analisis dan penilaian investasi secara bertahap dan tidak pernah menyalin data pitch deck dari TaniHub Group sebelum investasi diajukan," katanya. Argumentasi ini menegaskan bahwa BVI telah melakukan analisis dan penilaian investasi secara mandiri dan komprehensif, jauh dari kesan ceroboh atau tidak profesional.
Ditho juga mengklaim bahwa seluruh proses investasi yang dilakukan oleh BVI sudah sesuai dengan mekanisme korporasi yang berlaku, termasuk tahapan initial screening dan preliminary due diligence sebelum deep feasibility study. Ia juga menyoroti penetapan kliennya sebagai tersangka yang terjadi bahkan sebelum audit BPKP selesai, yang mengindikasikan adanya dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam proses hukum. "Bahwa BVI dalam melakukan investasi Seri A+ kepada TaniHub Group tidak hanya berdasarkan deep feasibility study tetapi sudah melalui tahapan initial screening dan preliminary due diligence," ujarnya. Hal ini penting karena audit BPKP adalah instrumen utama untuk menghitung kerugian negara, dan penetapan tersangka sebelum audit selesai dapat menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penetapan tersebut.
Kasus ini memiliki implikasi yang luas bagi iklim investasi startup di Indonesia, khususnya bagi perusahaan modal ventura milik negara. Di satu sisi, pemerintah mendorong inovasi dan pertumbuhan startup sebagai motor ekonomi baru. Di sisi lain, penggunaan dana negara harus selalu diiringi dengan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Keseimbangan antara mengambil risiko investasi yang inheren dalam startup dengan tuntutan pertanggungjawaban dana publik menjadi tantangan besar. Para pengambil kebijakan dan pelaku industri berharap kasus ini dapat memberikan kejelasan hukum yang tidak menghambat semangat inovasi, namun tetap menegakkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Sebagai penutup pembelaannya, Nicko Widjaja sekali lagi menyampaikan permohonan yang tulus kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan seluruh fakta yang jujur dan berdasarkan keadilan. Ia berharap vonis yang dijatuhkan dalam perkara ini benar-benar mencerminkan kebenaran hukum dan keadilan, bukan semata-mata berdasarkan tuntutan. "Yang Mulia, saya hanya dapat menyerahkan nasib saya, kepada majelis hakim untuk memutus perkara ini berdasarkan fakta yang jujur, berdasarkan hukum dan berdasarkan keadilan. Menutup pembelaan ini, dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan bebas kepada saya," pungkasnya. Permohonan bebas ini merupakan puncak dari keyakinannya bahwa ia tidak bersalah dan telah menjalankan tugasnya secara profesional.
Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut Nicko Widjaja dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sejumlah Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Tuntutan yang berat ini menunjukkan seriusnya pandangan jaksa terhadap dugaan peran Nicko dalam kasus yang merugikan keuangan negara. Kini, nasib Nicko Widjaja berada di tangan Majelis Hakim, yang akan mempertimbangkan semua bukti, keterangan saksi, dan pembelaan yang telah disampaikan sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam beberapa waktu mendatang. Proses hukum selanjutnya akan melibatkan replik dari jaksa, duplik dari pihak terdakwa, sebelum akhirnya Majelis Hakim membacakan vonis yang dinanti-nanti.
