Lestari Moerdijat: Skema Pembelajaran Daring Penghemat BBM Wajib Persiapan Komprehensif dan Evaluasi Mendalam

Pacunews.Com, - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, atau akrab disapa Rerie, melontarkan peringatan keras terkait wacana pemerintah untuk kembali menerapkan pembelajaran daring sebagai salah satu strategi menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut Rerie, kebijakan ini, yang direncanakan akan bergulir pada tahun 2026, harus dipersiapkan dengan sangat matang dan terencana secara komprehensif. Tanpa persiapan yang memadai, ia khawatir hak fundamental anak-anak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas akan terenggut, dan dampak negatif yang pernah dialami selama pandemi COVID-19 akan terulang kembali. Wacana ini sendiri mengemuka setelah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, pekan lalu menyatakan bahwa efisiensi operasional gedung perkantoran dan sekolah akan menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam menekan beban subsidi BBM dan mencapai target efisiensi energi nasional.

Rencana penghematan BBM melalui metode pembelajaran daring ini bukanlah sekadar perubahan teknis, melainkan sebuah transformasi besar dalam sistem pendidikan yang menuntut penyesuaian multi-sektoral. Rerie menekankan bahwa sejumlah langkah teknis yang komprehensif, mulai dari penyelarasan kebijakan antarkementerian hingga pemerintah daerah, harus menjadi prioritas utama. Sinkronisasi ini esensial untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, dapat mengakses dan mengikuti proses belajar mengajar sesuai standar yang diharapkan, terlepas dari lokasi geografis atau latar belakang sosial ekonomi mereka. Ini adalah komitmen konstitusional yang tidak boleh dinegosiasikan, bahkan di tengah tekanan ekonomi sekalipun.

Pengalaman pahit selama penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di masa pandemi COVID-19 harus menjadi cermin dan pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan. Kala itu, sistem pendidikan nasional dihadapkan pada berbagai kendala krusial yang belum teratasi sepenuhnya. Mulai dari ketidaksiapan guru dalam mengadaptasi metode pengajaran daring, beban ganda yang ditanggung orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah, hingga penurunan kualitas belajar murid yang signifikan akibat keterbatasan interaksi, akses teknologi, dan lingkungan belajar yang tidak kondusif. "Jangan sampai kesalahan yang sama terulang. Sehingga penting untuk dipersiapkan secara matang," tegas Rerie, yang juga merupakan anggota Komisi X DPR RI, dengan nada prihatin.

Salah satu jurang terbesar yang terungkap selama PJJ adalah kesenjangan digital yang menganga lebar. Jutaan siswa dan guru di daerah terpencil dan tertinggal kesulitan mengakses internet yang stabil dan terjangkau, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki akses. Ketersediaan perangkat keras seperti laptop, tablet, atau ponsel pintar juga menjadi masalah pelik, di mana banyak keluarga hanya memiliki satu perangkat yang harus dibagi oleh beberapa anggota keluarga. Meskipun pada tahun 2025, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyalurkan berbagai perangkat seperti papan interaktif digital (PID), laptop, dan hard disk eksternal kepada 288.865 satuan pendidikan, serta menyediakan akses internet bagi 8.152 satuan pendidikan dan layanan listrik untuk 2.389 satuan pendidikan, upaya ini masih jauh dari kata merata. Jumlah satuan pendidikan di Indonesia mencapai ratusan ribu, dan memastikan setiap institusi serta siswa memiliki infrastruktur yang memadai adalah pekerjaan rumah yang sangat besar. Ketersediaan akses internet yang tidak hanya ada, tetapi juga berkualitas, stabil, dan terjangkau di seluruh pelosok negeri, menjadi prasyarat mutlak yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Selain kesiapan infrastruktur digital, kesiapan sumber daya manusia, terutama para tenaga pengajar, juga menjadi sorotan utama. Rerie berpendapat bahwa para guru harus dipastikan tidak hanya memiliki keterampilan dalam mengoperasikan peralatan digital, tetapi juga menguasai pedagogi digital yang efektif. Pembelajaran daring menuntut pendekatan pengajaran yang berbeda dari tatap muka. Guru harus mampu menciptakan materi yang menarik dan interaktif, mengelola kelas virtual, memberikan umpan balik yang konstruktif secara daring, serta melakukan penilaian yang akurat dan objektif. Pelatihan berkelanjutan, pengembangan profesional, dan dukungan psikologis bagi guru-guru adalah investasi yang tidak bisa ditawar. Tanpa guru yang terampil dan percaya diri dalam mengajar secara daring, kualitas pembelajaran akan sulit tercapai.

Beban orang tua juga menjadi faktor krusial yang tidak boleh diabaikan. Selama pandemi, banyak orang tua, terutama ibu, terpaksa menjadi "guru pengganti" di rumah, yang menambah tekanan finansial, emosional, dan waktu, apalagi bagi mereka yang juga harus bekerja. Kebijakan pembelajaran daring harus mempertimbangkan dampak ini dan menyediakan dukungan yang memadai bagi keluarga, seperti bantuan kuota internet, pinjaman perangkat, atau program pendampingan orang tua. Selain itu, potensi peningkatan kesenjangan sosial ekonomi akibat PJJ juga harus diantisipasi. Anak-anak dari keluarga kurang mampu atau dengan orang tua berpendidikan rendah cenderung lebih rentan mengalami learning loss karena keterbatasan sumber daya dan dukungan di rumah.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kolaborasi ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan kebijakan, alokasi anggaran, penyediaan infrastruktur, pelatihan guru, hingga pendampingan siswa dan orang tua. Pemerintah pusat perlu menyediakan kerangka kebijakan dan standar nasional, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas implementasi di lapangan, identifikasi kebutuhan lokal, dan koordinasi dengan komunitas. Peran serta masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah dan sektor swasta, dapat memperkuat upaya ini melalui penyediaan sumber daya tambahan, program mentoring, atau pengembangan konten pendidikan.

Aspek monitoring dan evaluasi yang ketat juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana ini. Pemerintah harus memiliki sistem yang robust untuk memantau efektivitas pembelajaran daring, mengukur capaian belajar siswa, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul secara real-time. Mekanisme umpan balik dari guru, siswa, dan orang tua harus diintegrasikan untuk terus memperbaiki sistem. Pilot project di beberapa wilayah dengan karakteristik berbeda dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum kebijakan diterapkan secara nasional, untuk menguji model terbaik dan mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul.

Pada akhirnya, keberlanjutan proses belajar mengajar yang berkualitas bagi setiap anak bangsa adalah investasi strategis untuk mewujudkan generasi penerus yang berdaya saing di masa depan. Pendidikan bukan hanya sekadar proses transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter, pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan penyiapan individu yang siap menghadapi tantangan global. Jika opsi pembelajaran daring ini diterapkan hanya demi penghematan BBM tanpa mempertimbangkan kualitas dan pemerataan akses, maka dampaknya bisa merugikan masa depan bangsa. Oleh karena itu, Rerie mendesak agar pemerintah menjadikan kesiapan infrastruktur, kapasitas guru, dukungan bagi orang tua, serta kerangka kebijakan yang terintegrasi dan adaptif sebagai landasan utama sebelum melangkah lebih jauh dalam implementasi kebijakan pembelajaran daring di tahun 2026. Ini adalah kesempatan untuk membangun sistem pendidikan yang lebih tangguh dan adaptif, bukan sekadar memindahkan masalah dari ruang kelas ke layar gawai.