Presiden Korea Utara (Korut), Kim Jong Un, kembali mengukuhkan komitmen negaranya untuk mempertahankan dan memperluas statusnya sebagai negara bersenjata nuklir secara tak tergoyahkan. Dalam deklarasi yang disampaikan pada hari Senin dan dilaporkan media pemerintah pada Selasa, 24 Maret 2026, Kim Jong Un dengan tegas menyatakan bahwa Pyongyang tidak akan pernah mengubah status nuklirnya, bahkan melontarkan peringatan keras kepada Korea Selatan (Korsel) akan respons tanpa ampun atas setiap provokasi. Pernyataan ini menegaskan kembali arah kebijakan Korut yang semakin agresif dan berpotensi memicu ketegangan yang lebih besar di Semenanjung Korea dan kawasan Asia Timur.
Pacunews.Com, deklarasi tersebut disampaikan sehari setelah pengangkatan kembali Kim Jong Un sebagai kepala Komisi Urusan Negara, badan pembuat kebijakan tertinggi di negara otoriter tersebut. Pengangkatan ini memperkuat posisinya sebagai pemimpin mutlak dan memberikan legitimasi lebih lanjut atas setiap kebijakan strategis yang diambilnya, termasuk terkait program nuklir. Kim Jong Un menekankan bahwa status negara bersenjata nuklir akan terus dikonsolidasikan sebagai arah yang tak tergoyahkan, sembari secara agresif meningkatkan perjuangan melawan kekuatan musuh. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kim tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan, tetapi juga untuk memperkuat kapabilitas nuklirnya sebagai bagian integral dari strategi pertahanan dan politik luar negeri Korut.
Dalam pidato kebijakan panjang yang dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) resmi, Kim Jong Un membahas berbagai isu krusial, mulai dari senjata nuklir dan kebijakan pertahanan hingga tujuan ekonomi dan hubungan dengan Korea Selatan. Ia menegaskan bahwa sesuai dengan misi yang dipercayakan oleh Konstitusi Republik, Korut akan terus memperluas dan memajukan penangkal nuklir pertahanan diri mereka. Kim juga menyatakan bahwa upaya perluasan senjata nuklir untuk memperkuat statusnya sebagai negara bersenjata nuklir telah "sepenuhnya dibenarkan" di mata Pyongyang. Penegasan ini mengindikasikan bahwa Korut memandang program nuklirnya bukan sebagai alat tawar-menawar, melainkan sebagai kebutuhan esensial untuk kelangsungan hidup dan kedaulatan negara.
Lebih lanjut, pemimpin generasi ketiga tersebut berjanji bahwa negara yang terisolasi itu akan memastikan "kesiapan yang tepat" dari pasukan nuklirnya untuk menangkis "ancaman strategis." Pernyataan ini menunjukkan keseriusan Korut dalam mempertahankan postur militer yang kuat dan siap tempur, khususnya dengan ancaman nuklir. Kim Jong Un tidak segan-segan menyebut tetangga selatannya, Korea Selatan, sebagai "negara yang paling bermusuhan," sebuah eskalasi retorika yang signifikan. Ia mengancam, "Kami akan menetapkan Korea Selatan sebagai negara yang paling bermusuhan dan akan menghadapinya dengan menolak dan mengabaikannya sepenuhnya." Pyongyang, tambahnya, akan "membuatnya membayar tanpa ampun—tanpa pertimbangan atau keraguan sedikit pun—atas setiap tindakan yang melanggar Republik kami." Ancaman eksplisit ini menandai penurunan drastis dalam hubungan antar-Korea, bahkan menihilkan harapan akan dialog atau rekonsiliasi dalam waktu dekat.
Sejarah program nuklir Korea Utara merupakan perjalanan panjang yang penuh gejolak dan menjadi sumber ketegangan utama di Asia Timur. Berawal dari ambisi energi nuklir sipil pada tahun 1960-an, program tersebut secara diam-diam bergeser ke arah pengembangan senjata nuklir. Pyongyang menarik diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) pada tahun 2003, menandai langkah besar menuju status negara nuklir. Uji coba nuklir pertamanya pada Oktober 2006 mengejutkan dunia dan memicu serangkaian sanksi keras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak itu, Korut telah melakukan enam uji coba nuklir, dengan yang terbaru dan paling kuat terjadi pada tahun 2017. Bersamaan dengan itu, Korut juga secara agresif mengembangkan kemampuan rudal balistik, termasuk Rudal Balistik Antarbenua (ICBM) yang mampu mencapai daratan Amerika Serikat, serta Rudal Balistik Peluncuran Kapal Selam (SLBM).
Dari perspektif Pyongyang, pengembangan senjata nuklir adalah respons yang diperlukan terhadap apa yang mereka anggap sebagai ancaman eksistensial dari Amerika Serikat dan sekutunya. Doktrin "Juche," atau kemandirian, telah menjadi pilar ideologi Korut, mendorong negara untuk mengembangkan kemampuan pertahanan diri yang kuat tanpa bergantung pada pihak eksternal. Senjata nuklir dipandang sebagai penangkal utama terhadap invasi atau upaya penggulingan rezim, terutama setelah menyaksikan nasib negara-negara lain yang menyerahkan program senjata massalnya. Oleh karena itu, bagi Kim Jong Un, mempertahankan dan memperluas arsenal nuklir bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga simbol kedaulatan dan kelangsungan hidup rezimnya.
Deklarasi Kim Jong Un ini secara luas dikutuk oleh komunitas internasional, terutama oleh Amerika Serikat. Washington telah lama menyerukan denuklirisasi total, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah (CVID) dari Semenanjung Korea. Amerika Serikat menegaskan kembali komitmennya terhadap aliansi pertahanan dengan Korea Selatan dan Jepang, termasuk penyediaan "pencegahan yang diperluas" (extended deterrence) menggunakan seluruh spektrum kemampuan militernya, konvensional dan nuklir. Meskipun ada upaya diplomatik di masa lalu, seperti pertemuan puncak antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong Un di Singapura dan Hanoi, upaya tersebut gagal mencapai terobosan berarti dan denuklirisasi Korut tetap menjadi tujuan yang jauh. Pemerintahan Biden juga telah berulang kali menyatakan kesediaan untuk berdialog tanpa prasyarat, namun Pyongyang terus menolaknya.
Posisi Tiongkok dan Rusia, dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, juga sangat penting. Tiongkok, sebagai mitra dagang utama Korut dan tetangga, memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas di Semenanjung Korea. Meskipun Tiongkok secara resmi mendukung denuklirisasi, mereka juga menentang sanksi yang berlebihan yang dapat menyebabkan keruntuhan rezim di Pyongyang, yang berpotensi memicu krisis pengungsi dan kehadiran militer AS yang lebih besar di perbatasannya. Rusia, yang hubungannya dengan Barat semakin memburuk, telah menunjukkan kecenderungan untuk lebih berpihak pada Tiongkok dan Korut dalam isu-isu global, mengurangi tekanan pada Pyongyang. Dengan veto Tiongkok dan Rusia di Dewan Keamanan PBB, sanksi baru atau tindakan keras terhadap Korut menjadi semakin sulit untuk disahkan, yang secara efektif melumpuhkan respons kolektif internasional.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berulang kali mengeluarkan resolusi yang mengutuk program nuklir dan rudal balistik Korea Utara serta memberlakukan sanksi ekonomi yang ketat. Namun, seperti yang disebutkan, kemampuan Dewan Keamanan untuk bertindak lebih lanjut kini terhambat oleh perbedaan pandangan di antara anggotanya. Jepang, sebagai negara yang berada dalam jangkauan langsung rudal Korut, juga mengungkapkan keprihatinan serius atas ancaman ini. Tokyo secara konsisten menyerukan tekanan internasional maksimum terhadap Pyongyang dan telah memperkuat aliansi pertahanannya dengan Amerika Serikat, termasuk pengembangan sistem pertahanan rudal.
Korea Selatan, di bawah kepemimpinan Presiden Yoon Suk-yeol, telah mengambil pendekatan yang lebih tegas terhadap Korut dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Seoul telah mengusulkan "Inisiatif Berani" yang menawarkan bantuan ekonomi besar-besaran kepada Korut dengan imbalan denuklirisasi. Namun, tawaran ini telah ditolak mentah-mentah oleh Pyongyang. Sebagai respons terhadap ancaman yang meningkat, Korea Selatan telah memperkuat aliansinya dengan Amerika Serikat, meningkatkan latihan militer bersama, dan mencari jaminan keamanan yang lebih kuat dari Washington, termasuk kemungkinan penempatan aset strategis AS. Di dalam negeri Korea Selatan, perdebatan tentang pengembangan senjata nuklir sendiri, meskipun secara resmi ditentang, mulai muncul kembali di tengah rasa frustrasi atas kegagalan diplomasi dan ancaman yang terus-menerus.
Ancaman "respons tanpa ampun" dari Kim Jong Un memiliki implikasi militer yang serius. Korea Utara diperkirakan memiliki gudang senjata nuklir taktis yang dirancang untuk digunakan di medan perang, selain hulu ledak yang lebih besar untuk ICBM. Doktrin militernya telah bergeser untuk mengizinkan penggunaan senjata nuklir preemptive jika rezim merasa terancam. Ini menimbulkan skenario yang mengkhawatirkan tentang potensi eskalasi cepat jika terjadi konflik di Semenanjung Korea, di mana serangan konvensional dapat dengan cepat berubah menjadi serangan nuklir. Kesiapan pasukan nuklir Korut dan kemampuan rudal yang terus meningkat menambah lapisan kompleksitas dan bahaya dalam setiap perhitungan strategis di kawasan tersebut.
Meskipun Korea Utara terus mengembangkan senjata nuklirnya, negara tersebut menghadapi kesulitan ekonomi yang parah akibat sanksi internasional, salah urus ekonomi internal, dan dampak pandemi COVID-19. Laporan-laporan menunjukkan adanya kekurangan pangan yang meluas, krisis energi, dan stagnasi pembangunan. Namun, rezim Kim Jong Un tampaknya memprioritaskan program senjata nuklir di atas kesejahteraan rakyatnya, mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk militer dan penelitian senjata. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Pyongyang, keamanan rezim dan kemampuan nuklir adalah prasyarat mutlak yang tidak dapat ditawar, bahkan dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Para analis dan pakar kebijakan luar negeri umumnya sepakat bahwa deklarasi Kim Jong Un menandai babak baru yang suram dalam krisis nuklir Korea Utara. Dengan Kim secara eksplisit menyatakan status nuklir sebagai permanen dan tak tergoyahkan, prospek denuklirisasi melalui negosiasi menjadi semakin tipis, jika tidak mustahil. Banyak yang berpendapat bahwa tujuan sebenarnya Pyongyang bukanlah untuk menawar-nawar, melainkan untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara bersenjata nuklir yang sah. Dalam konteks geopolitik global yang bergejolak, dengan fokus internasional yang terbagi antara konflik di Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, Kim Jong Un mungkin melihat ini sebagai peluang untuk mengukuhkan posisinya tanpa menghadapi konsekuensi yang signifikan.
Melihat ke depan, komunitas internasional mungkin perlu mempertimbangkan pergeseran strategi dari tujuan denuklirisasi total ke manajemen risiko dan pengendalian senjata. Ini bisa berarti mencari cara untuk membatasi pengembangan lebih lanjut, mencegah proliferasi, dan mengurangi risiko salah perhitungan yang dapat memicu konflik nuklir. Ancaman Kim Jong Un terhadap Korea Selatan sebagai "negara yang paling bermusuhan" juga mengindikasikan bahwa ketegangan antar-Korea akan terus memburuk, dengan sedikit harapan untuk dialog yang konstruktif. Semenanjung Korea tampaknya akan terus menjadi salah satu titik api paling berbahaya di dunia, dengan bahaya konflik yang selalu membayangi.
Deklarasi tegas Kim Jong Un bahwa Korea Utara tidak akan pernah mengubah statusnya sebagai negara bersenjata nuklir, ditambah dengan ancaman tanpa ampun terhadap Korea Selatan, menandai momen krusial dalam sejarah konflik di Semenanjung Korea. Pernyataan ini tidak hanya mengukuhkan komitmen Pyongyang terhadap senjata nuklirnya sebagai penangkal utama, tetapi juga secara efektif menutup pintu bagi denuklirisasi melalui negosiasi dalam waktu dekat. Dengan retorika yang semakin keras dan kemampuan militer yang terus berkembang, tantangan bagi stabilitas regional dan upaya non-proliferasi global semakin besar. Dunia kini harus menghadapi kenyataan pahit: Korea Utara di bawah Kim Jong Un telah memilih jalur permanen sebagai kekuatan nuklir, sebuah keputusan yang akan terus membentuk dinamika keamanan global selama bertahun-tahun mendatang.