Pacunews.Com, - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara tegas menyatakan bahwa pasukan negaranya tidak akan menarik diri dari Lebanon selatan hingga ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok Hizbullah benar-benar hilang. Pernyataan ini disampaikan Tel Aviv setelah adanya pakta kerangka kerja yang dimediasi oleh Amerika Serikat pekan lalu, yang seharusnya membuka jalan menuju normalisasi dan perdamaian antara kedua negara. Namun, sikap keras Israel ini berpotensi merumitkan upaya diplomatik yang sudah berjalan, serta menimbulkan pertanyaan serius mengenai masa depan stabilitas regional di Timur Tengah yang memang sudah bergejolak.
Dalam pidatonya yang disiarkan dari Tel Aviv pada Rabu (1/7/2026), Netanyahu menegaskan posisi Israel yang tidak akan berkompromi. "Posisi kami jelas, kami tidak akan meninggalkan Lebanon selatan sampai ancaman tersebut hilang. Dan selama Hizbullah, yang bersenjata, masih ada di sini dan mengancam kami, kami akan tetap berada di sini," katanya, menggarisbawahi inti dari kebijakan keamanan Israel yang berlandaskan pada perlindungan warganya dari ancaman langsung. Pernyataan ini secara langsung menantang esensi dari kesepakatan kerangka kerja yang baru saja ditandatangani, yang mengindikasikan penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon yang diduduki, asalkan Hizbullah melucuti senjatanya dan militer Lebanon mengambil alih melalui pembentukan "zona percontohan."
Netanyahu tidak hanya menargetkan Hizbullah, tetapi juga secara eksplisit menyerukan kepada Iran, sebagai pendukung utama Hizbullah, untuk menarik diri dari Lebanon selatan. "Kami katakan kepada Iran dan Hizbullah: tinggalkan tempat ini, kalian tidak lagi memiliki tempat di sini. Ada dua negara berdaulat yang ingin hidup dalam damai," ujarnya, menggambarkan visi Israel untuk Lebanon sebagai negara yang berdaulat penuh tanpa intervensi asing atau keberadaan kelompok milisi bersenjata. Ini mencerminkan pandangan Israel bahwa Hizbullah bukan hanya aktor non-negara di Lebanon, tetapi juga perpanjangan tangan dari kebijakan luar negeri Iran, yang dilihat sebagai ancaman eksistensial bagi keamanan Israel.
Pernyataan Netanyahu ini bukanlah kebijakan baru, melainkan penegasan kembali doktrin keamanan Israel yang telah lama berlaku, terutama terkait dengan perbatasan utara mereka. Keberadaan Hizbullah yang bersenjata lengkap dan memiliki gudang rudal presisi tinggi di Lebanon selatan telah menjadi perhatian utama bagi Israel. Kelompok ini, yang didirikan pada awal 1980-an dengan dukungan Iran, telah berkembang dari milisi perlawanan menjadi kekuatan politik dan militer yang dominan di Lebanon, sering disebut sebagai "negara di dalam negara." Kemampuannya untuk meluncurkan serangan roket dan rudal ke wilayah Israel telah memicu beberapa konflik besar di masa lalu, termasuk perang Lebanon kedua pada tahun 2006.
Konteks historis Israel di Lebanon selatan juga krusial untuk memahami pernyataan Netanyahu. Israel pertama kali menduduki sebagian Lebanon selatan pada tahun 1982 setelah invasi skala besar yang bertujuan untuk mengusir Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Meskipun sebagian besar pasukan Israel mundur pada tahun 1985, Israel mempertahankan "zona keamanan" di perbatasan selama 15 tahun berikutnya, dengan alasan untuk melindungi permukiman Israel dari serangan. Zona ini akhirnya dibubarkan pada tahun 2000 di bawah tekanan domestik dan internasional, namun pengalaman tersebut membentuk persepsi Israel tentang pentingnya kehadiran militer untuk mengamankan perbatasan. Sejak saat itu, setiap pembicaraan mengenai penarikan pasukan dari wilayah yang dianggap strategis selalu dikaitkan dengan jaminan keamanan yang kuat.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah lebih dulu menekankan posisi yang sama. Beberapa waktu sebelumnya, Katz menyatakan bahwa pihaknya belum menetapkan jadwal penarikan pasukan dari Lebanon, Jalur Gaza, dan Suriah. Penekanannya adalah pada kebutuhan berkelanjutan untuk menjaga "zona keamanan" di wilayah-wilayah tersebut demi melindungi warga Israel dari ancaman. "Kita harus tetap berada di zona keamanan di Lebanon, Suriah, dan Gaza, dan bukan untuk jangka waktu terbatas, guna melindungi penduduk dan komunitas kita dari ancaman elemen-elemen jihadis yang berasal dari wilayah tersebut," ujar Katz saat menghadiri seremoni kelulusan akademi militer Israel.
Pernyataan Katz lebih lanjut menegaskan bahwa posisi ini tidak dapat diganggu gugat. "Kami menentang penarikan pasukan IDF dari zona keamanan di Lebanon, terlepas dari segala tekanan yang ada maupun yang mungkin muncul di kemudian hari," tegasnya. Penekanan pada "zona keamanan" di tiga front berbeda (Lebanon, Gaza, Suriah) menunjukkan doktrin keamanan Israel yang menyeluruh, yang memandang ancaman sebagai multi-arah dan membutuhkan respons militer yang terkoordinasi dan permanen. Ini mengisyaratkan bahwa Israel tidak hanya mengkhawatirkan Hizbullah di utara, tetapi juga kelompok-kelompok militan di Gaza dan potensi kehadiran pasukan pro-Iran di Suriah.
Sikap Israel ini menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah Lebanon yang sedang berjuang di tengah krisis ekonomi dan politik yang parah. Lebanon, sebagai negara berdaulat, secara konsisten menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari wilayahnya, sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk Resolusi 1701 yang mengakhiri Perang Lebanon 2006 dan menyerukan pelucutan senjata semua kelompok bersenjata di Lebanon, kecuali tentara Lebanon. Pernyataan Netanyahu memperburuk dilema Lebanon: bagaimana bisa memenuhi tuntutan Israel untuk melucuti Hizbullah, sebuah kekuatan politik dan militer yang mengakar kuat di dalam negeri dan memiliki dukungan signifikan dari sebagian besar penduduk Syiah, tanpa memicu perang saudara atau destabilisasi lebih lanjut?
Peran Amerika Serikat sebagai mediator dalam pakta kerangka kerja juga menjadi lebih rumit. Tujuan dari pakta tersebut adalah untuk membangun kepercayaan dan membuka jalur komunikasi antara dua negara yang secara teknis masih dalam keadaan perang. Namun, jika Israel secara unilateral menolak salah satu pilar utama kesepakatan – yaitu penarikan pasukannya – maka kredibilitas proses mediasi AS dan prospek perdamaian jangka panjang akan dipertanyakan. Ini juga dapat memberikan sinyal negatif kepada aktor regional lainnya yang mungkin mempertimbangkan normalisasi hubungan dengan Israel.
Implikasi regional dari pernyataan Netanyahu juga sangat signifikan. Dengan secara langsung menunjuk Iran, Israel menegaskan kembali bahwa konflik di Lebanon adalah bagian dari persaingan kekuatan regional yang lebih luas antara Israel dan Iran. Teheran memandang Hizbullah sebagai elemen kunci dalam "poros perlawanan" melawan pengaruh Israel dan Barat di Timur Tengah. Oleh karena itu, tuntutan untuk menarik Iran dan Hizbullah dari Lebanon selatan adalah seruan untuk mengubah secara fundamental keseimbangan kekuatan regional, yang kemungkinan besar akan ditolak keras oleh Teheran.
Dalam jangka panjang, pernyataan Netanyahu ini mengindikasikan bahwa perbatasan antara Israel dan Lebanon akan tetap menjadi salah satu titik api paling berbahaya di dunia. Selama Hizbullah mempertahankan kemampuan militernya dan Israel bersikeras pada kehadiran pasukannya di wilayah Lebanon, risiko eskalasi militer akan tetap tinggi. Hal ini tidak hanya mengancam keamanan kedua negara, tetapi juga mengganggu stabilitas regional secara keseluruhan, menghambat pembangunan ekonomi, dan menciptakan ketidakpastian bagi jutaan penduduk yang tinggal di sepanjang perbatasan. Resolusi yang langgeng di wilayah ini akan memerlukan lebih dari sekadar pakta kerangka kerja; dibutuhkan perubahan mendasar dalam doktrin keamanan, kepercayaan, dan kemauan politik dari semua pihak yang terlibat, termasuk dukungan kuat dari komunitas internasional untuk menegakkan hukum internasional dan mendorong solusi damai yang berkelanjutan. Tanpa itu, Lebanon selatan akan terus menjadi medan pertarungan yang tak berkesudahan.
